anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian menyampaikan prihatin terhadap banyaknya proyek dalam kalimantan timur dan terhambat masalah kepemilikan lahan, makanya dana dan dikucurkan pemerintah pusat dengan apbn terancam ditarik.
memang ada permasalahan status tanah pada kaltim yang menghambat penyaluran dana apbn, contohnya anggaran senilai rp277 miliar supaya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) selama kota tarakan, ujar hetifah, dan serta anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, selama samarinda, jumat.
apabila pada tahun anggaran 2013 masalah lahan pada tujuan pltu tak dapat dituntaskan oleh pemkot tarakan, lanjutnya, maka dana dan senilai rp277 miliar itu mampu ditarik dulu ke pusat.
menurutnya, pembangunan pltu tersebut merupakan proyek dengan pendanaan tahun jamak (multi years) dan tidak tidak sulit memperjuangkannya melalui dana apbn.
Informasi Lainnya:
- Persiapan sebelum menikah
- Memprsiapkan acara pernikahan
- Memprsiapkan acara pernikahan
- Memprsiapkan acara pernikahan
apabila pendanaan itu dibatalkan pemerintah pusat, dengan demikian supaya memperolehnya terserah dipastikan membutuhkan waktu pilihan tahun dulu sehingga keuntungan ini sangat disayangkan.
untuk tersebut, dia berharap agar pihak tenntang pada pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan itu. hal ini bertujuan supaya perjuangan panjang untuk memperoleh dana dari apbn dapat terserap optimal.
dikatakannya, beberapa kota modern selama kaltim dan ekonominya tergantung selama industri juga jasa semisal tarakan, samarinda, balikpapan, juga bontang, baiknya memiliki dua sumber energi listrik agar mempunyai pilihan apabila Salah satu pembangkit mengalami kerusakan.
di kaltim, papar hetifah, masih amat tergantung selama pltd. jangankan memiliki dua sumber energi, mencukupi kebutuhan warga saja baru susah, apalagi supaya keperluan industri bagus kecil maupun menengah, katanya.
untuk itu, ujarnya, saat banyak proyek pembangunan pltu serta pembangkit listrik selain tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif agar supaya proyek supaya alternatif pembangkit listrik itu mampu berjalan lancar.
menurutnya, persentasi proyek pada kaltim yang didanai apbn dan tak dapat direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya sangat ada juga tersebar hampir pada berbagai kabupaten juga kota, termasuk di kawasan perbatasan, semisal pembangunan embung pada sebatik dan nunukan, pembangunan waduk marangkayu selama kukar, dan proyek penanggulangan banjir selama samarinda.
pembangunan rumah bagi warga miskin pada nunukan, malinau, serta kutai barat juga tak terserap dananya karena penentu lahan.
misalnya, ujarnya, pembangunan rumah bisa huni kepada warga miskin dalam kawasan perbatasan yang terkendala sebab tak keberadaan surat bukti kepemilikan atas tanah dan didiami masyarakat itu.
terkait dengan banyaknya proyek yang terhambat karena masalah lahan tersebut, hetifah harapkan agar kepala daerah berbicara segera melalui penduduk di membebaskan lahan.
dia juga mengaku heran atas masalah lahan tersebut karena pada mana saja membangun di kaltim, terus muncul tuntutan ganti rugi yang kadang-kadang terasa ada oknum dan akan mengikuti hal berlebihan dari proyek pembangunan dan sebenarnya untuk penduduk tersebut.