Priyo: putusan MK tambah kewenangan DPD

wakil ketua dpr priyo budi santoso menilai putusan mahkamah konstitusi dan menyerahkan kewenangan pada dpd agar mengajukan serta membahas rancangan undang-undang (ruu) menambahkan kewenangan semisal yang diharapkan dpd.

saya harap dpr akan mentaati putusan mk soal kewenangan dpd di proses legislasi bersama dpr dan presiden. cuma saja dpd belum dapat ikut memutuskan serta ketok palu dalam paripurna dpr bersama presiden, kata priyo budi santoso dalam `dialog kenegaraan: politik legislasi pasca putusan mahkamah konstitusi` pada gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, rabu.

pembicara yang lain di diskusi tersebut merupakan, ketua dpd ri irman gusman, mantan sekjen dpd ri siti nurbaya bakar, juga pakar hukum tata negara irman putra sidin.

menurut priyo, putusan mahkamah konstitusi yang mengabulkan gugatan uji materi pada uu no 27 tahun 009 perihal md3 juga uu no 12 tahun 2011 perihal pembentukan peraturan perundangan telah membesarkan kewenangan dpd, walaupun masih separuh dan diimpikan dengan dpd.

Yang Lain: cincin kawin murah - perak murah - cincin tunangan murah - perak murah

meskipun dpd sudah mempunyai kewenangan untuk mengajukan serta membahas ruu bersama dpr, kata dia, namun belum memiliki hak supaya ikut menentukan.

dpd dan belum mempunyai hak angket, hak interpelasi, hak mengatakan masukan, serta sebagainya. tapi, putusan mk itu adalah momentum penting bagi dpd agar berperan lebih aktif selama proses pembahasan ruu, katanya.

politisi partai golkar ini menambahkan, selanjutnya tergantung pada cara dod ri untuk memastikan dpr ri juga tokoh-tokoh nasional pada menciptakan peran tersebut.

ketua dpd irman gusman menyatakan putusan mk tersebut memberikan kewenangan lebih besar terhadap dpd agar merumuskan dan membahas ruu bersama dpr, terutama ruu yang tenntang melalui otonomi daerah.

irman berharap, melalui keterlibatan dpd pada pembahasan ruu dengan begini ingin tambah meningkatkan produktivias dan kualitas koleksi uu yang dihasilkan dpr bersama dpd.

bagi kami saat ini dan bermanfaat prosesnya lagi, makanya mekanisme legislasi pas melalui putusan mk, katanya.